Ini empat poin dasar dalam menyusun roadmap pendidikan 2020-2035

Ketua Komite X DPR Syaiful Huda mengatakan pemerintah memiliki empat poin yang menjadi dasar penyusunan roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Poin pertama menyangkut perbandingan atau tolak ukur terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan.

“Pertama, pemerintah membandingkan lembaga pendidikan negeri dan swasta dalam hal pengelolaannya,” kata Syaiful Huda dalam audiensi publik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: 5 Komentar Komisi X Tentang Roadmap Pendidikan 2020-2035

Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi mahasiswa.

Kriteria SDM yang akan dibangun adalah budi pekerti, akhlak mulia serta penanaman nilai-nilai budaya Indonesia dan pancasila.

“Ketiga, pemerintah telah menetapkan target yang terukur, khususnya terkait dengan target angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas, baik peningkatan kualitas guru, peningkatan kurikulum dan infrastruktur sekolah, serta pencapaian penyebaran pendidikan inklusi dan inklusi sama,” kata Huda.

Keempat, pemerintah mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud), tetapi juga harus didukung oleh kementerian lain, pemerintah kota, pemerintah daerah, dan swasta.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan ke dalam email Anda.
email pendaftaran

“Karena reformasi pendidikan tidak hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, tetapi juga perbaikan infrastruktur, akses teknologi dan juga perbaikan lainnya dengan dukungan finansial,” kata Huda.

Baca Juga: Komisi X: Roadmap Pendidikan Arahan Presiden Harus Antisipasi Perubahan Dunia

Kemudian Huda mengatakan, akan disusun lima catatan Komisi X terkait roadmap pendidikan 2020-2035.

Catatan tersebut didapat dari kontribusi berbagai pihak saat membahas usulan perbaikan pendidikan nasional pada sesi pertama dan kedua.

“Pertama, masih ada tumpang tindih kebijakan pendidikan di pusat dan daerah,” kata Huda.

Selain itu, mutu pendidikan belum merata terutama dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan. Kemudian, kata Huda, persoalan terkait kesejahteraan dan kualitas sumber daya bagi pendidik, baik guru maupun dosen, belum bisa dikonfirmasi oleh pemerintah.

“Keempat, isu terkait kurikulum, yang juga terus mewarnai dunia pendidikan kita,” kata Huda.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id